KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN (Permendag 64 Tahun 2012) NEW..!!

furniture tables & chairs

Permendag 20 tahun 2008 telah direvisi menjadi permendag 64 tahun 2012. Dalam permendag 64 menambahkan ETPIK non produsen yaitu perusahaan perdagangan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan.

Ekspor Produk Industri Kehutanan hanya dapat dilaksanakan oleh:

  1. perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK; dan
  2. perusahaan perdagangan di bidang ekspor produk industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen.

ETPIK dan ETPIK Non-Produsen diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal melimpahkan kewenangan penerbitan ETPIK dan ETPIK Non-Produsen kepada Direktur.

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK, perusahaan industri kehutanan, baik orang perseorangan, lembaga maupun badan usaha, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur. Permohonan sebagai ETPIK harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

  1. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
  2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, bagi perusahaan berbadan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum;
  5. fotokopi surat pengesahan badan hukum dari instansi berwenang, bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum;
  6. rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen, perusahaan perdagangan di bidang ekspor produk industri kehutanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur. Permohonan sebagai ETPIK Non-Produsen harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

  1. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  2. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
  5. fotokopi surat pengesahan badan hukum dari instansi berwenang;
  6. fotokopi surat perjanjian kerjasama dengan industri produk kehutanan skala kecil bukan pemilik ETPIK yang disahkan oleh notaris setempat; dan
  7. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan sesuai dengan domisili pemohon.

ETPIK Non-Produsen dapat bekerjasama dengan industri produk kehutanan pemegang IUI bukan pemilik ETPIK.

Apabila diperlukan terhadap permohonan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen, Direktur dapat menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan mengenai:

  1. keabsahan dokumen yang dipersyaratkan;
  2. keberadaan perusahaan baik industri dan/atau kantor; dan
  3. kegiatan usaha produksi atau perdagangan.

Tim Pemeriksa dapat berasal dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan.

Direktur menerbitkan pengakuan sebagai ETPIK dan pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Dalam hal permohonan tidak lengkap dan benar, Direktur menolak permohonan pengakuan sebagai ETPIK dan pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima disertai alasan penolakan.

Apabila terjadi perubahan data pada dokumen, perusahaan pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen wajib mengajukan permohonan perubahan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen sejak terjadi perubahan data dengan melampirkan dokumen perubahan dimaksud. Apabila salah satu dokumen yang disyaratkan untuk permohonan sebagai ETPIK atau ETPIK Non-Produsen telah habis masa berlakunya, perusahaan pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen wajib mengajukan permohonan perubahan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dokumen tersebut habis masa berlakunya. Direktur menerbitkan perubahan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Dalam hal permohonan tidak lengkap dan benar, Direktur menolak permohonan perubahan ETPIK dan perubahan ETPIK Non-Produsen paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pengakuan sebagai ETPIK dan ETPIK Non-Produsen berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang. Masa berlaku ETPIK atau ETPIK Non-Produsen jika perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan produksi dan ekspor Produk Industri Kehutanan.

Terhadap perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dapat dilakukan pemeriksaan kembali yang meliputi:

  1. keabsahan dokumen yang dipersyaratkan pada saat permohonan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen
  2. keberadaan perusahaan baik industri dan/atau kantor; dan
  3. kegiatan usaha produksi atau ekspor sesuai dengan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen yang dimiliki.

Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kehutanan secara berkoordinasi dan/atau oleh surveyor independen. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen. Laporan Hasil Pemeriksaan ETPIK atau ETPIK Non-Produsen disampaikan kepada Direktur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pemeriksaan.

Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Pos/HS Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex 4407.99.90.00; Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00; Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90; Ex. 4415.10.00.00; Ex. 4415.20.00.00; Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00; dan 9406.00.92.00 dapat diekspor apabila memenuhi ketentuan dan kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Permendag 64 tahun 2012.

Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa dan kayu kelapa sawit dalam bentuk Surfaced Four Side (S4S) atau olahan lanjutannya dapat diekspor tanpa dikenakan pembatasan ukuran. Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa dan kayu kelapa sawit dalam bentuk Surfaced Four Side (S4S) atau olahan lanjutannya yang tidak memenuhi ketentuan dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Permendag 64 tahun 2012 dapat diekspor setelah disetujui dalam rapat koordinasi antar instansi teknis terkait.

Setiap ekspor Produk Industri Kehutanan yang berbahan baku kayu ulin harus memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan. Untuk memperoleh SPE, perusahaan pemilik ETPIK dan ETPIK Non-Produsen harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

  1. fotokopi dokumen ETPIK dan ETPIK Non-Produsen; dan
  2. rekomendasi dari Kementerian Kehutanan.

Direktur Jenderal menerbitkan SPE paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dengan lengkap dan benar. Dalam hal permohonan tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menolak permohonan SPE paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Masa berlaku SPE paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkan.

Ekspor Produk Industri Kehutanan wajib dilengkapi Dokumen V-Legal kecuali terhadap barang jadi rotan.

Dokumen V-Legal diterbitkan oleh LVLK yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Dokumen V-Legal digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean. Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor. Biaya yang ditimbulkan atas jasa pelayanan kegiatan penerbitan Dokumen V-Legal dibebankan kepada eksportir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Kewajiban melengkapi Dokumen V-Legal:

  1. mulai tanggal 1 Januari 2013 untuk Produk Industri Kehutanan sebagaimana tercantum dalam HS Code Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex 4407.99.90.00; Ex. 4408.10.10.00 s.d Ex. 4408.90.00.00; Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00; Ex. 4410.11.00.00 s.d Ex. 4410.90.00.00; Ex 4411.12.00.00 s.d Ex 4411.94.00.00; Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90; Ex. 4413.00.00.00; Ex. 4415.10.00.00; Ex. 4415.20.00.00; Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00; Ex. 4421.90.99.00; 9406.00.92.00; 4701.00.00.00; 4702.00.00.00; 4703.11.00.00 s.d 4703.29.00.00; 4704.11.00.00 s.d 4704.29.00.00; 4705.00.00.00; 4803.00.30.00; 4803.00.90.00; 4804.21.10.00 dan 4804.21.90.00; 4806.10.00.00 s.d 4806.40.00.00; 4808.10.00.00 s.d 4808.90.90.00; 4809.20.00.00 s.d 4809.90.90.00; 4812.00.00.00; 4813.10.00.00 s.d 4813.90.90.00; 4814.20.00.00; 4814.90.00.00; 4816.20.10.00 s.d 4816.90.90.00; 4818.10.00.00 s.d 4818.90.00.00.
  2. mulai tanggal 1 Januari 2014 untuk Produk Industri Kehutanan sebagaimana tercantum dalam HS Code Ex. 4401.21.00.00; Ex. 4401.22.00.00; Ex. 4404.10.00.00; Ex. 4404.20.10.00; Ex. 4414.00.00.00; Ex. 4416.00.10.00; Ex. 4416.00.90.00; Ex. 4417.00.10.00; Ex. 4417.00.90.00; Ex. 4419.00.00.00; Ex. 4421.90.20.00; 9401.61.00.00; 9401.69.00.10; 9401.69.00.90; 9403.30.00.00; 9403.40.00.00; 9403.50.00.00; 9403.60.10.00; 9403.60.90.00; 9403.90.90.00.

Dalam hal ekspor Produk Industri Kehutanan dilakukan oleh ETPIK Non-Produsen, Produk Industri Kehutanan harus berasal dari industri yang bekerja sama sebagaimana tercantum dalam dokumen ETPIK Non-Produsen.

Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Pos/HS Ex. 4407.10.00.00 s.d Ex 4407.99.90.00; Ex. 4409.10.00.00 s.d Ex. 4409.29.00.00; Ex. 4412.31.00.00 s.d Ex. 4412.99.00.90 (khusus laminated block, laminated board dan barecore), Ex. 4418.10.00.00 s.d Ex. 4418.90.90.00 (kecuali daun pintu dan daun jendela) dan 9406.00.92.00 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu) hanya dapat dilakukan setelah verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang. Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh surveyor independen.

Verifikasi atau penelusuran teknis produk industri kehutanan meliputi:

  1. Kegiatan verifikasi administratif dan/atau elektronik, meliputi: keabsahan dokumen ETPIK; dan keabsahan Dokumen V-Legal;
  2. Kegiatan verifikasi fisik, meliputi: jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan; jumlah barang; jenis kayu; kriteria teknis; kesesuaian nomor HS; melakukan pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan melakukan pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.

Hasil verifikasi atau penelusuran teknis dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

Perusahaan pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen wajib melaporkan:

  1. rencana dan realisasi produksi tahunan, dan rencana dan realisasi ekspor tahunan, bagi perusahaan pemilik ETPIK; atau
  2. rencana dan realisasi ekspor tahunan bagi perusahaan pemilik ETPIK Non-Produsen.

Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan Februari untuk:

  1. realisasi produksi dan ekspor tahun sebelumnya, serta rencana produksi dan ekspor tahun berjalan, bagi perusahaan pemilik ETPIK; atau
  2. realisasi ekspor tahun sebelumnya dan rencana ekspor tahun berjalan, bagi perusahaan pemilik ETPIK Non-Produsen.

Pengakuan sebagai ETPIK yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 dinyatakan tetap berlaku dan disamakan dengan pengakuan sebagai ETPIK sebagaimana diatur dalam Permendag 64 tahun 2012.

Pada saat Permendag 64 tahun 2012 ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
  2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 405/M-DAG/KEP/7/2008 tentang Penetapan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) Sebagai Pelaksana Endorsement;
  3. Ketentuan mengenai ekspor produk industri kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

 

Sumber: Permendag Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Permenhut tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut. Tujuan dari pedoman pinjam pakai kawasan hutan adalah membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta menghindari terjadinya enclave di dalam kawasan hutan.Bebagai masalah tentang kehutanan menjadi suatu hal yang tidak ada habisnya terutama menyangkut tentang bagaimana pinjam pakai kawasan hutan. Untuk mengatasi hal ini Kementerian Kehutanan telah me-release peraturan mengenai pedoman pinjam pakai kawasan hutan. Ada beberapa peraturan yang direvisi antara lain:

  1. Dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan dalam rangka meningkatkan tata kelola serta pengendalian penggunaan kawasan hutan,  perlu mengubah beberapa ketentuan  tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.
  2. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tanggal 28 September 2012.
  3. Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), saat ini dalam proses pengundangan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  4. Rumusan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011.

Selain itu, dalam rangka pengendalian penggunaan kawasan hutan dan percepatan pelayanan pinjam pakai kawasan hutan termasuk di pertambangan yang meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi serta termasuk sarana dan prasarana, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri No.16/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peraturan ini mengatur tata cara permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), kewajiban pemegang persetujuan prinsip dan pemegang IPPKH baik pada perusahaan pada tahap produksi dan survey/eksplorasi serta tata cara perpanjangan izin hingga sanksi pencabutan IPPKH. Peraturan ini juga memuat kewajiban keuangan bagi pemegang persetujuan prinsip dan IPPKH berupa pengganti nilai tegakan, provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

Menurut peraturan ini pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan akan diberikan secara bertahap dengan mengevaluasi penggunaan lahan sebelumnya. Pertambangan operasi produksi juga diwajibkan memiliki policy advisor bidang kehutanan.

 

Kelompok Jenis Meranti / Kelompok Komersial Satu

 

pohon meranti

Segala bentuk  peredaran hasil hutan akan dikenakan pungutan iuran kehutanan yang termasuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengenaan iuran kehutanan berdasarkan pada setiap jenis kayu yang diangkut yang diatur ke dalam beberapa kelompok jenis kayu. Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/KPTS-II/2003.

Artikel berikut ini membahas tentang kelompok jenis meranti (kelompok komersial satu) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan menyatakan bahwa kelompok jenis meranti ada 31 jenis. Adapun kelompok jenis meranti/kelompok komersial satu dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Daftar Kelompok Jenis Meranti / Kelompok Komersial Satu

No.

Nama
Perdagangan

Nama
Ilmiah

Nama
Daerah

1.

Agathis

Agathis spp

Dama Sulawesi, Damar Jawa, Damar Sigi Sumatera, Damar Bindang Kalimantan

2.

Balau

Shorea spp; Parashorea spp

Damar Laut, Semantok Aceh, Selangan Batu, Anggelam, Amperok

3.

Balau Merah

Shorea spp

Balau laut, Batu tuyang, Damar laut merah, Putang, Lempung abang

4.

Bangkirai

Shorea laevis Ridl; Shorea laevifolia Endert; Hopea spp; Shorea kunstleri

Benuas, Balau mata kucing, Hulo dereh, Kerangan, Puguh, Jangkang putih

5.

Damar

Araucaria spp

Damar

6.

Durian

Durio carinatus Mast; Durio spp; Coelostegia spp

Durian burung, Lahong, Layung, Apun, Begurah, Punggai, Durian hantu, Enggang

7.

Gia

Homalium tomentosum (Roxb) Benth; Homalium Foetidum (Roxb) Benth

Delingsem, Kayu batu, Melunas, Kayu kerbau, Momala

8.

Giam

Cotylelobium spp

Resak batu, Resak gunung

9.

Jelutung

Dyera spp

Pulai nasi, Pantung gunung, Melabuai

10.

Kapur

Dryobalanops spp

Kamper, Ky. kayatan, Empedu, Keladan

11.

Kapur Petanang

Dryobalanops oblongifolia Dyer

Kapur Guras

12.

Kenari

Canarium spp; Dacryodes spp; Trioma spp; Santiria spp

Kerantai, Ki tuwak, Binjau, Asam-asam, Kedondong,
Resung, Bayung, Ranggorai, Mertukul

13.

Keruing

Dipterocarpus spp

Tempuran, Lagan, Merkurang, Kawang, Apitong, Tempudau

14.

Kulim

Scorodocarpus borneensis Becc

Kayu bawang hutan

15.

Malapari

Pongamia pinnata (L) Pierre

Malapari

16.

Matoa

Pometia spp

Kasai, Taun, Kungki, Hatobu, K. sapi Jawa, Tawan Maluku, Ihi mendek Irian Jaya

17.

Medang

Cinnamomum spp

Sintuk, Sintok lancing, Kit Teja, Ki tuha, Ki sereh, Selasihan

18.

Meranti Kuning

Shorea acuminatissima Sym; Shorea balanocarpoides Sym; Shorea faguetiana Heim; Shorea scollaris V. Sloot; Shorea gibbosa Brandis

Damar tanduk, Damar buah, Damar hitam, Damar kelepek

19.

Meranti Merah

Shorea Palembanica Miq; Shorea lepidota BI; Shorea ovalis BI; Shorea Johorensis Foxw; Shorea leptoclados Sym; Shorea leprosula Miq; Shorea patyclados sloot. Ex foxw.

Banio, Seraya merah, Kontoy bayor, Campaga, Lempong, Kumbang, Majau, Meranti ketuko, Ketrahan, Ketir, Cupang

20.

Meranti Putih

Shorea vrescens Parijs; Shorea retionodes V.SI; Shorea javanica K. et.
Val; Shorea bracteolata Dyer; Shorea ochracea Sym; Shorea lamellata Foxw;
Shorea assamica
Dyer; Shorea koordesii Brandis

Baong, Baung, Kebaong, Belobungo, Bayong Sumatera, Kalimantan, Damar kaca, Damar kucing, Kikir, Udang, Udang ulang, Damar hutan, Anggelam tikus, Kontoi tembaga, Maharam potong, Damar mata kucing, Bunyau,
Pongin, Awan punuk, Mehing Sumatera, Kalimantan, Damar tenang putih, Honi Maluku, Damar lari-lari, Temungku Sulawesi, Lalari, Tambia putih Sulawesi, Hili  Maluku

21.

Merawan

Hopea spp; Hopea Dyeri; Hopea sangal Kort

Ngerawan, Cengal, Amang besi, Cengal balaw, Emang,Tekam

22.

Merbau

Intsia spp

Anglai, Ipil, Tanduk Maluku, Kayu besi Papua, Maharan Sumatera

23.

Mersawa

Anisoptera spp

Damar kunyit, Masegar, Ketimpun, Tabok, Tahan, Cengal padi

24.

Nyatoh

Palaquium spp;
Payena
spp; Madhuca spp

Suntai, Balam, Jongkong, Hangkang, Katingan, Mayang batu, Bunut, Kedang, Bakalaung, Ketiau, Jengkot, Kolan

25.

Palapi

Heritiera tarrietia spp

Mengkulang, Teraling, Dungun, Talutung, Lesi-Lesi.

26.

Penjalin

Celtis spp

Rempelas, Ki jeungkil, Ki endog Sunda, Cengkek Jawa, Pusu Sumbawa

27.

Perupuk

Lophopetalum spp

Kerupuk, Pasana, Aras, Mandalaksa

28.

Pinang

Pentace spp

Melunak, Ki sigeung, Kelembing, Ki sinduk

29

Pulai

Alstonia spp

Kayu gabus, Rita, Gitoh, Bintau, Basung, Pule, Pulai miang

30.

Rasamala

Altingia excelsa Noronha

Tulasan Sumatera, Mala Jawa, Mandung Mnkb

31.

Resak

Vatica spp

Damar along, Resak putih

 

 

Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

 

konservasi sumber daya alam hayatiKeberadaan keanekaragaman hayati ini tidak akan selalu tetap keadaannya, baik jumlah serta jenisnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti perburuan, kerusakan ekosistem, serta pemanfaatan yang berlebihan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk berbagai keperluan secara berlebihan ini ditandai dengan semakin langkanya beberapa jenis flora dan fauna. Hal ini disebabkan rusaknya habitat dan ekosistem yang ditempati flora dan fauna tersebut. Ketidakseimbangan tersebut apabila dibiarkan, dapat mengancam keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan kekayaan hayati di Indonesia ini harus dicegah dengan cara melakukan konservasi dumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem berasaskan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Tujuannya adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan keseimbangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem menjadi tanggung jawab pemerintah serta masyarakat. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan yang merupakan satu proses alami berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk, pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Keanekaragaman hayati dalam lingkungan perlu dilestarikan untuk mempertahankan beberapa nilai yang terkandung di dalamnya, antaralain sebagai berikut:

  1. Nilai ilmiah, artinya pelestarian keanekaragaman hayati dapatdigunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini dapat dilakukan penelitian yang memungkinkan ditemukannya sesuatuyang sangat berguna bagi kehidupan manusia.
  2. Nilai ekonomi, Semua kebutuhan manusia diperoleh dari lingkungannya. Oleh karena itu, menjaga kelestarian berarti menjaminketersediaan kebutuhan manusia secara berkesinambungan.
  3. Nilai mental spiritual, Alam yang serasi dan seimbang adalah alam yang indah dambaan setiap manusia. Kekaguman terhadap alam dapat meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Nilai keindahan dan keselarasan, Alam yang mengandung komponen-komponen ekosistem secara seimbang akan menjaminkeselarasan proses yang terjadi di dalamnya


Sumber:
Departemen Kehutanan RI. 1990.  UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Dephut RI.

Firmansyah R, Mawardi A, Riandi MU. 2009. Mudah dan Aktif Belajar Biologi 1. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Kistinnah I, Lestari ES. 2009. Biologi Makhluk Hidup dan Lingkungan. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Sulistyorini A. 2009. Biologi 1. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Produk Kayu Olahan di Indonesia

produk kayu olahanKita harus bangga menjadi warga Negara Indonesia karena Indonesia merupakan sebagai salah satu negara tropis di dunia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya diantaranya sumber daya hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman, dengan berbagai jenis ekosistem yang ada di dalam hutan termasuk pohon. Indonesia memiliki lebih dari 4000 jenis pohon (wow Indonesia emang kaya akan keanekaragaman hayatinya). Di artikel lain nanti akan dibahas mengenai nama-nama pohon yang sering diperdagangkan di Indonesia. Continue reading “Produk Kayu Olahan di Indonesia”

Inventarisasi Hutan

Gambar Inventarisasi Hutan_2Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Untuk mengetahui fakta mengenai sumber daya hutan, maka perlu dilakukan inventarisasi hutan. para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) wajib melakukan inventarisasi hutan.

Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai sumber daya hutan untuk perencanan pengelolaan sumber daya tersebut. Continue reading “Inventarisasi Hutan”

Sistem Silvikultur Pada Hutan Produksi

hutan

Negara Indonesia yang terletak di daerah tropika mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah dan beraneka ragam. Salah satu kekayaan alam Indonesia ini adalah mempunyai berbagai ekosistem hutan yang tersebar dari tepi laut sampai dengan di puncak gunung beserta jenis-jenis kegiatan kehutanannya. Hutan tropika basah di Indonesia terdiri atas berbagai tipe hutan yaitu hutan dataran rendah, hutan pegunungan, hutan bakau, hutan rawa, hutan kerangas dan hutan pantai. Masing-masing hutan tersebut mempunyai susunan jenis dan struktur yang berbeda. Demikian pula tanah-tanah tempat tumbuhnya serta ketinggian dari permukaan laut. Oleh karena itu sistem silvikultur yang diterapkan pada masing-masing tipe hutan tersebut tidak perlu dan tidak dapat seragam, jadi harus disesuaikan menurut kondisi tipe hutannya. Pemilihan sistem silvikultur harus sesuai dengan keadaan hutan, baik komposisi maupun struktur hutannya serta kondisi ekologisnya. Pemerintah sudah mengeluarkan serangkaian peraturan yang ditujukan untuk menjamin kelestarian hutan sesuai dengan fungsinya. Sistem silvikultur dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi ada 4 jenis sistem silvikultur pada hutan produksi yang ada di Indonesia yaitu:

1. Sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)

Sistem silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia (TPTI) adalah suatu sistem silvikultur meliputi cara penebangan dan permudaan hutan. Sistem ini merupakan suatu perpaduan antara sistem-sistem tebang dengan batas minimum diameter dari Indonesia, tebang pilih Filipina (selective logging), penyempurnaan hutan dengan tanaman pengayaan (enrichment), dan pembinaan permudaan dengan pembebasan tumbuhan pengganggu. Pertimbangan yang digunakan dalam sistem silvikultur TPTI adalah:

  • Azas kelestarian hutan (tidak terjadi penurunan produksi pada siklus tebang berikutnya, penyelamatan tanah dan air dan perlindungan alam)
  • Teknik silvikultur (kesesuaian dengan kondisi ekologi, tipe hutan dan sifat-sifat tumbuhan); dan
  • Memungkinkan pengusahaan hutan mendapatkan keuntungan serta memungkinkan adanya pengawasan yang efektif dan efisien.

Dasar-dasar yang dipakai dalam TPTI adalah:

  • Batas diameter minimum tebangan
  • Rotasi tebang
  • Adanya pohon inti (pohon yang akan membentuk tegakan utama pada rotasi  tebang berikutnya)
  • Adanya penanaman pengayaan
  • Pencegahan erosi dan pengamanan hutan

2. Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ)

Menurut Keputusan Mentri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanam Pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi, Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti permudaan buatan dalam jalur. Pengertian lain dari sistem silvikultur TPTJ adalah sistem silvikultur hutan alam yang mengharuskan adanya penanaman pengayaan pada areal bekas tebangan secara jalur sesuai dengan aturan yang ditetapkan yaitu 25 meter antar jalur dan 5 meter dalam jalur tanam, tanpa memperhatikan cukup tidaknya anakan alam yang tersedia pada tegakan tinggal. Ruang antar jalur bertujuan untuk
memperkaya keanekaragaman hayati. Kelebihan sistem TPTJ dibandingkan TPTI yaitu pada TPTJ kelestarian produksi akan terjamin karena mekanisme kontrol dapat
dilakukan dengan optimal.

3. Sistem Silvikultur Tebang Rumpang (TR)

Rumpang adalah bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok vegetasi berbentuk melingkar dengan ukuran 1 – 2 kali tinggi pohon tepinya. Pemanenan tebang rumpang adalah tebangan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Tujuan Tebang Rumpang (TR) adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang kelompok dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Prinsip-prinsip sistem silvikultur Tebang Rumpang (TR) yaitu:

  • Sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur
  •  Teknik pemanenan dengan tebang kelompok (rumpang) secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan sarad (yang menuju ke satu TPn)
  • Unit manajemen terkecil adalah TPn
  • Rumpang sebagai unit perlakuan silvikultur
  • Mempertahankan keanekaragaman hayati
  • Menciptakan ruang tumbuh optimal bagi permudaan

4. Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)

Sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah suatu sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dan cara pembuatannya kembali yaitu dengan cara menebang habis semua pohon yang terdapat dalam tegakan hutan sedangkan permudaannya dilakukan dengan mengadakan penanaman kembali areal bekas tebangan habis tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh tegakan hutan baru yang seumur dan bernilai tinggi (memperoleh hasil maksimal), sesuai dengan tujuan perusahaan (umumnya untuk keperluan industri).

 

 

Buku Pedoman Pengukuran Karbon untuk Mendukung Penerapan REDD+ di Indonesia

cover buku pedoman pengukuran karbon

Pedoman pengukuran karbon ini di buat oleh Tim Perubahan Iklim Badan Litbang Kehutanan. Penyusunan buku pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan para pihak dalam mengaplikasikan metode inventarisasi gas rumah kaca dalam konteks pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Salah satu komponen penting untuk pelaksanaan REDD+ (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, konservasi, sustainable management of forest/SMF dan peningkatan cadangan karbon) adalah penerapan sistem MRV meliputi pengukuran, pelaporan dan verifikasi yang transparan, komparabel, koheren, lengkap dan akurat. Tantangan untuk membangun sistem ini adalah bagaimana masyarakat dan para pihak terkait mengetahui posisi dan perannya dalam pencapaian target pengurangan emisi dan peningkatan cadangan karbon.

Buku pedoman ini mengacu pada berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan di Badan Litbang, Kementerian Kehutanan dan berbagai referensi lainnya. Diharapkan buku pedoman ini dapat mempermudah para pihak dalam pengukuran cadangan karbon dalam sistem MRV yang sudah menjadi kesepakatan hasil COP.

Buku pedoman pengukuran karbon untuk mendukung penerapan REDD+ di Indonesia di bagi menjadi 7 bagian yaitu: pendahuluan, Prinsip Mrv Dan Perhitungan Emisi Menggunakan IPCC Guideline 2006, Pentingnya Pengukuran Karbon di Tingkat Nasional dan Sub Nasional, Pengukuran Karbon di Tingkat Nasional dan Sub Nasional, Monitoring dan Pelaporan Hasil Pengukuran Cadangan Karbon, Verifikasi dan penutup.

 

silahkan mendownload dibawah ini:

http://forda-mof.org/files/Pedoman%20pengukuran%20karbon.pdf

 

 

Buku Tehnik Pendugaan Cadangan Karbon Hutan

cover buku Tehnik Pendugaan Cadangan Karbon Hutan

Penulisan buku Tehnik Pendugaan Cadangan Karbon Hutan didasari atas pengalaman Merang REDD Pilot Project – GIZ di Sumatera Selatan. Buku ini selain untuk mendokumentasikan metodologi yang dikembangkan dan diterapkan oleh project, juga mengklarifikasi kesesuaiannya terhadap SNI Pengukuran Cadangan Karbon. Sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu panduan teknis baku mengenai pengukuran dan pendugaan cadangan karbon hutan yang dapat diterapkan di Indonesia.

Upaya mitigasi perubahan iklim merupakan komitmen global yang memiliki konsekuensi terhadap semua negara di dunia. Peran serta aktif dan komitemen dari negara maju dan berkembang sangat berpengaruh terhadap kemajuan proses negosiasi pengurangan emisi global. Sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki hutan tropis terluas di dunia, Indonesia menjadi negara penting yang dapat mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus melalui penyerapan karbon oleh hutan. Selain itu, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26% atau 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020, telah memposisikan diri di dalam upaya negosiasi penurunan emisi di tingkat internasional.

Diperkirakan sekitar seperlima dari total emisi gas rumah kaca disebabkan oleh diforestasi dan degradasi hutan. Penelitian independen menunjukkan bahwa Indonesia selain menjadi salah satu emitor gas rumah kaca terbesar di dunia, juga merupakan negara yang akan terkena dampak akibat adanya perubahan iklim. Karena itu, pemerintah Indonesia membuat komitmen kuat untuk mengurangi emisi CO2 sebanyak 26% hingga tahun 2020. Sektor kehutanan akan menyumbangkan porsi terbesar di dalam pencapaian target yang ambisius tersebut, dan rehabilitasi hutan rawa gambut juga akan memiliki peran yang sangat penting.

Dalam buku Tehnik Pendugaan Cadangan Karbon Hutan di bagi dalam 7 bab yaitu:

  1. Pendahuluan
  2. Sekilas tentang karbon
  3. Pengukuran lapangan karbon hutan
  4. Metode survey karbon tanah
  5. Pengembangan persamaan alometrik dan faktor konversi
  6. Pendugaan cadangan karbon dan perhitungan nilai uncertainties
  7. Penutup.

Untuk mendapatkan Buku Tehnik Pendugaan Cadangan Karbon Hutan secara gratis,

silahkan klik

http://www.redd-indonesia.org/images/abook_file/Tehnik%20Pendugaan%20Cadangan%20Karbon%20Hutan.pdf

Pengertian Hutan

hutan
Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi hutan yang disebutkan di atas, terdapat unsur-unsur yang meliputi:
a. Suatu kesatuan ekosistem
b. Berupa hamparan lahan
c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
d. Mampu memberi manfaat secara lestari

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menenpatikan posisi penting sebagai paru-paru dunia (Zain 1996).

Di permukaan bumi ini, kurang lebih terdapat 90% biomassa yang terdapat di dalam hutan berbentuk kayu, dahan, daun, akar, dan sampah hutan (serasah), hewan, dan jasad renik. Biomassa ini merupakan hasil fotosintesis berupa selullosa, lignin, gula bersama dengan lemak, pati, protein, damar, fenol, dan berbagai unsur lain yg dibutuhkan tumbuhan melalui perakaran. Biomassa inilah yang merupakan kebutuhan makhluk di atas bumi melalui mata rantai antara binatang dan manusia dalam proses kebutuhan CO2 yang diikat dan O2 yang dilepas.

Secara sederhana, hutan ahli kehutanan mengartikan hutan sebagai suatu komunitas biologi yang didominasi oleh pohon-pohonan tanaman keras. Sedangkan menurut UU No. 5 tahun1967, hutan diartikan sebagai lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara menyeluruh merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.

Hutan diartikan sebagai suatu asosiasi sehingga antara jenis pohon yang satu dan jenis pohon lain yang terdapat di dalamnya akan saling tergantung. Jenis-jenis tanaman yang tidak menyukai sinar matahari penuh tentu memerlukan perlindungan dari tanaman yang lebih tinggi dan suka akan sinar matahari penuh. Tanaman yang suka sinar matahari penuh akan memperoleh keuntungan dari tanaman yang hidup di bawahnya karena mampu menjaga kelembaban dan suhu yang diperlukan oleh tanaman tinggi tersebut. Cahaya matahari yang sampai di lantai hutan tropika secara menyeluruh adalah sebesar 1,0%-1,7% yang dihitung berdasarkan waktu (jam). Pada pukul 12.00 (siang), saat matahari datang tegak lurus sebesar 100%, maka sinar akan sampai di lantai hutan sebesar 0%-1%. Pada pukul 15.00 saat sinar matahari condong 450, maka sebesar 67% sinar akan sampai di lantai hutan adalah 0%-0,5 %. Pada pukul 16.00 sinar matahari condong 300, kekuatan sebesar 44% sinar matahari yang akan sampai di lantai hutan adalah sebesar 0%-0,2%

Selain terjadi ketergantungan, di dalam hutan akan terjadi pula persaingan antar anggota-anggota yang hidup saling berdekatan, misalnya persaingan di dalam penyerapan unsur hara, air, sinar matahari ataupun tempat tumbuh. Persaingan ini tidak hanya terjadi pada tumbuhan saja, tetapi juga pada binatang. Hutan merupakan suatu ekosistem natural yang telah mencapai keseimbangan klimaks dan merupakan komunitas tumbuhan yang paling besar yang mampu pulih kembali dari perubahan-perubahan yang dideritanya sejauh tidak melampaui batas-batas yang dapat ditoleransi.


 

Sumber:

Arief A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Dephutbun RI.
Zain, AS. 1996. Hukum lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.